DELEGITIMASI POLITIK MELALUI PERANG WACANA KENAIKAN BBM

Wacana kenaikan harga BBM, tampaknya tak bisa dielakkan lagi menjadi arena pertarungan baru antara Presiden terpilih Jokowi (PJ) dengan lawan-lawannya, termasuk para pendukung Prabowo pasca putusan MK. Yang dipertaruhkan adalah selain kebijakan yg strategis ttg BBM, tentu legitimasi politik PJ yg sebentar lagi akan menjadi RI-1. Melalui kontestasi kasus kenaikan BBM ini, muncul berbagai penggelaran strategi delegitimasi yg tujuannya memberikan imaji kepada publik bahwa PJ tidak layak dan/atau tidak mampu mengemban tugas berat sebagi Presiden. Jika proyek delegitimasi itu berhasil, maka akan segera disusul dg berbagai ikhtiar yg berkelanjutan dengan berbagai penggelaran strategi lain sampai target akhirny berhasil: kegagalan PJ.

Maka tidak heran jika isu kebijakan kenaikan BBM, yg secara formal memang masih berada di ranah tanggungjawab Pemerintah SBY, sudah digeser seakan-akan menjadi tanggungjawab PJ. Upaya PJ untuk melakukan rundingan agar solusi bisa ditemukan yang menurut pihaknya akan win-win, lantas dianggap sebagai sebuah tindakan yg keliru. Seorang psikolog dari UI, misalnya, menggambarkan PJ orang yg cengeng (http://pemilu.okezone.com/read/2014/08/29/567/1031360/psikolog-jokowi-kok-cengeng). Pihak parpol koalisi Merah Putih, seperti Demokrat dan PKS, sudah barang tentu lebih seru lagi menyerang PJ. Misalnya dianggap sebagai inkonsistensi sikap PDIP, dsb.

Hemat saya, perang wacana seperti ini tentu akan berkembang terus jika tidak ada counter wacana yg memadai dan seimbang serta nalar dari pihak PJ. Suka atau tidak suka, media dan jejaring sosial, baik yg mencoba utk imbang maupun yang memihak, tak akan bisa menghindar dari membludagnya informasi dan luberan perang wacana ini. PJ dan para pendukungnya tentu harus memberikan counter wacana secara intensif ddengan maksud agar publik tidak mudah terkecoh dan dimanipulasi oleh opini yg sepihak. Misalnya, ketika Pak SBY telah secara tegas menolak usul agar ada kenaikan BBM sebelum pelantikan Presiden yg baru, maka PJ pun sudah harus siap dengan penjelasan bagaimana sikap yg akan diambil. Saya kira statemen Jokowi yg saya tautkan ini sudah bisa menjadi dasar, yakni bahwa jika memang kebijakan kenaikan BBM tsb adlah alternatif terbaik, maka harus dilakukan. Seorang pemimpin tentu tidak hanya sibuk mencari popularitas semata, tetapi juga siap menghadapi resiko tak populer. masalahnya adlh apakah sikap dasar PJ ini akan didukung sepenuhnya oleh pihak pendukung atau tidak.

Sementara ini, saya lihat internal PDIP pun belum solid dengan kebijakan kenaikan BBM. Politisi terkemuka seperti Rieke Dyah Pitaloka (RDP), misalnya, masih tetap menolak kebijakan tsb dan dengan argumen yg tidak kalah kuat dengan pihak yg mendukung kenaikan BBM. Mungkin masih ada tokoh PDIP lain yg juga senada dg RDP, belum lagi di parpol lain yg juga satu kubu dg PJ, dan kelompok-2 pendukung masyarakat sipil. Inilah PR yg harus digarap cepat oleh PJ dan timnya, agar perang wacana menjadi bisa lebih terkontrol, bukan malah meluas dan masuk ke dalam. Jika itu terjadi, maka proyek delegitimasi yg semula hanya dilancarkan pihak luar atau lawan, akan bertambah karena didukung juga oleh kalangan internal PJ. 

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2014/08/28/12132221/Bakal.Naikkan.Harga.BBM.Jokowi.Siap.Tak.Populer