ALAMAAK...JK SUDAH MULAI 'NGEYELI' BOSSNYA (LAGI?)

Pelantikan jabatan saja belum terjadi, Jusuf Kalla (JK) sudah mulai 'udur' alias berbeda pandangan dengan boss nya soal mekanisme rekrutmen para anggota Kabinet. Ini sebetulnya secara etis tidak boleh terjadi dan memalukan. Presiden adalah boss dari Wapres, bukan setara. JK mesti diingatkan lagi dengan prinsip sistem Kabinet Presidensiil ini dan jangan mengulang lagi omongannya dulu saat menjadi Wapres Pak SBY dalam KIB I, bahwa posisi Wapres itu bukan pembantu Presiden. Ujung-2nya terjadi disharmoni selama 5 tahun dan akhirnya JK tidak diajak lagi sebagai partner.

Kebiasaan JK untuk ngeyeli Presiden ini mesti dicegah, karena hal ini akan menjadi salah satu pintu masuk bagi plintiran bahwa pasangan Presiden Jokowi itu tidak kompak. Sebagai orang yang sejak awal mengingatkan kecenderungan JK ini, saya tentu berharap bahwa kabar seperti ini akan segera bisa diclearkan. JK lebih baik tutup mulut saja kalau sudah urusan hak prerogatif Presiden. kalau ia ingin memberi masukan, tidak perlu membuat rapat atau pengumuman di media. Apalagi jika hasil Pilpres saja masih akan digugat di MK! JK benar-benar harus berusaha mengekang keinginannya untuk mengatur orang lain, khususnya boss. Sekali lagi, Presiden adalah boss Wapres dan anggota Kabinet. Benar bahwa Wapres memiliki hak menggantikan Presiden jika ada halangan tetap, tetapi secara prinsipil kedudukan keduanya TIDAK SETARA.

Jabatan Menteri adalah prerogatif Presiden, dan soal cara bagaimana Kepala Pemerintahan itu akan mengangkat para pembantunya, tentu adalah hak dia. Jangankan JK, bahkan mBak Megawati Soekarnoputri (MS) saja tidak berhak untuk campur tangan secara resmi. Semua Presiden mempunya cara menyeleksi calon Menterinya. Gaya Pak Harto, beda dengan gaya Pak Habibie. Gaya Gus Dur beda dengan mBak Mega. Pak SBY juga punya cara sendiri. Setiap cara tentu akan ada kekuatan dan kelemahan dan itu sudah dipikirkan oleh para Presiden tersebut. Wapres, sebagai pembantu Presiden dan wakilnya harus mau mengikuti apa perintah Presiden. Kalu tidak, nanti hasilnya tidak optimal dan akan terjadi ketidak sinkronan bekerja.

Walhasil, sebelum soal ini menjadi kontroversi yg tak perlu, saya cuma mau mengatakan bahwa JK seharusnya menempatkan diri sebagaimana seharusnya seorang Wapres. Tirulah Pak Boediono. Please...

Simak tautan ini:

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/25/08583081/jokowi.dan.jk.beda.pendapat.soal.lelang.jabatan.menteri?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp