KECURANGAN MELALUI APARAT NEGARA DALAM PILPRES

Benarkah isu penggunaan Babinsa untuk mempengaruhi pemilih pada Pilpres 2014 hanya "mengada-ada" sebagaimana dikemukakan oleh cawapres Hatta Rahasa (HR)? Jika isu ini hanya dilihat dari perspektif kasus individual, mungkin saja hal tersebut hanya sebuah kasus yang tak perlu diperhatikan secara serius. Namun jika ulah Babinsa ini dilihat dari perspektif yg lebih besar maka urusan bisa tidak sederhana. Yang saya maksud dg perspektif yg lebih besar adlh kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres yang dilakukan oleh aparat keamanan dan penyelenggara pemilu, khususnya di daerah-daerah.

Pilpres 2014 berbeda dg sebelumnya, hanya memiliki dua pasangan kontestan. Keduanya kini cenderung makin tipis selisihnya, bahkan hampir bisa dikatakan 'neck to neck'. Sebelum pengumuman pasangan capres-cawapres, dan bahkan sebelum Pileg, tingkat elektabilitas Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) bisa dikatakan tak tertandiingi oleh semua kandidat, termasuk Prabowo Subianto (PS). Namun hal itu serta merta berubah ketika pasanga capres-cawapres diumumkan dan perimbangan parpol pendukung masing-masing menjadi jelas. Demikian pula ketika cawapres diumumkan disusul dengan berbagai manuver tim sukses dan para pendukungnya. Dominasi Jokowi-JK (JJ), kendati sampai status ini diposting masih unggul, tetapi semakin mendapat tantangan dari lawannya, Prabowo-Hatta.
(PH).

Salah satu implikasi dari kompetisi yg makin ketat adalah semakin tingginya peluang kecurangan: money politics, kampanye hitam, kelemahan penyelenggara  Pemilu, keterlibatan Kepala-kepala Daerah dan aparatnya, serta pemihakan aparat keamanan termasuk TNI, Polri, dan Intelijen Negara. Yang disebut terakhir itu, menjadi sangat terbuka dibanding dengan ketika Pileg karena dalam Pilpres, kepentingan pribadi para elite aparat keamanan di Pusat dan Daerah lebih nyata. Demikian juga solidaritas korps baik militer, kepolisian, dan intelijen sangat mudah untuk dimobilisasi karena kedua pasangan capres memiliki senior-senior purnawirawan dan pensiunan yang bisa diperankan dalam rangka pemenangan Pilpres.

Karena itu, tidak terlalu mengada-ada jika akhir-2 ini manuver dan saling tuding terjadi dari kedua kubu kontestan terkait keterlibatan aparat keamanan. Pihak JJ memperingatkan agar intelijen netral, pihak PH menganggap masalah Babinsa sebagai mengada-ada, Presiden SBY menengarai adanya Jenderal TNI dan Polri yang ditarik-tarik utk dukung mendukung pasangan capres tertentu, dsb. Manuver seperti ini makin parah lagi jika dibumbui dengan sentimen-2 primordial dan pribadi yang menjurus kepada fitnah thd capres dan/atau cawapres.

Sampai dimana kemampuan para penyelenggara pemilu dan aparat keamanan utk mengatasi persoalan kecurangan ini? Yang jelas sekadar pernyataan dan himbauan saja tidak akan mencukupi. 

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2014/06/05/1817094/Hatta.Rajasa.Isu.Babinsa.Mengada-ada