BUAT APA PDIP SEWOT KEPADA SBY?

Pernyataan para elite PDIP yang melarang SBY mendukung kubu Garuda (Gerindra cs), sungguh tak masuk akal. Kendati secara kelembagaan beliau adalah seorang Presiden, tetapi beliau selama ini juga sah sebagai Ketum DPP Partai Demokrat (PD) dan bisa menggunakan hak-hak politiknya sejauh tak bertentangan dg Konstitusi dan aturan perundangan terkait aktifitas politik. Bahkan sebagai petinggi PD beliau juga berhak memilih apa yg terbaik bagi partainya. Kebetulan PD kemudian memilih netral dari kedua kubu yg sedang bertanding. Tetapi PDIP lantas gerah karena pihah "sono" mampu melakukan komunikasi politik (baca = lobby) lebih bagus ketimbang dirinya. Dengan komunikasi politik itulah kubu Garuda mendapat simpati lebih besar dari Pak SBY sebagai pribadi dan karena itu terbuka kemungkinan hal itu menjadi referensi atau rujukan para anggota dan simpatisan PD utk cenderung memilih pasangan Prabowo-Hatta (PH).

Seharusnya kubu Banteng melakukan hal sama yakni berkomunikasi dg PD atau pak SBY juga, bukan malah mencoba menekan beliau utk menggunakan hak politiknya! Kalau secara formal jelas PD menyatakan netral. tetapi politik tidak hanya berjalan pada ranah yg formal, tetapi bisa juga pribadi. Para Kyai tidak usah menjadi kader partai tertentu tetapi pandangan mereka bisa menjadi rujukan para pengikutnya utk memilih partai atau tokoh politik tertentu. Damikian pula, pengaruh, kharisma, dan posisi beliau sebagai Presiden bisa saja melampaui pengaruh partai (PD) sehingga secara riil bisa lebih efektif dan signifikan dalam menggalang suara. Pribadi Pak SBY, suka atau tidak, jauh lebih moncer dan berpengaruh ketimbang PD. Nah, kalau kini kubu Garuda lebih intensif melakukan lobby ketimbang kubu Banteng, lalu yang salah masak Pak SBY?

Tampaknya, strategi dan taktik kampanye Pilpres dari pasangan Jokowi-JK (JJ) masih keteter dibanding PH, khususya di media elektronik, media sosial, dan tampilan publik. Bahkan dalam masalah platform program pun kubu JJ masih belum bisa memberikan tawaran yang lebih pro-rakyat ketimbang PH. Poin yang mungkin lebih baik adalah dalam penegakan HAM dan kebhinnekaan serta penataan lembaga-lembaga yg terkait dengan keamanan negara, termasuk intelijen. Namun dalam hal ekonomi, politik, dan energi serta pangan masih sulit membedakan platform kedua kubu itu. Walaupun di negeri ini soal platform politik capres-cawapres tidak dianggap serius seperti misalnya di negara-negara maju, namun setidaknya ia bisa menjadi salah satu indikator akan kemana Republik ini dibawa pada kurun 5 th yad.

Kembali kesoal SBY, saya melihat reaksi sebagian elit PDIP seperti kebingungan sehingga tidak cerdas dalam merespon manuver Gerindra dkk. Bagi saya semestinya yg disalahkan bukan Pak SBY dan/atau PD, tetapi mestinya mereka melakukan refleksi mengapa mengabaikan faktor SBY sehingga menolak berkomunikasi dengan beliau. Apakah ini soal gengsi pribadi? kalau ya, maka inilah pertaruhan politik yg sangat besar, karena masalah gengsi pribadi semestinya agak dikesampingkan dalam menghadapi tatangan yg serius dari pihak lawan.

Simak tautan ini:

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/22/269579533/Bila-Dukung-Gerindra-SBY-Tidak-Netral