TAK ADA ALASAN JOKOWI MUNDUR SEBAGAI GUBERNUR DKI

Desakan agar Jokowi mundur dari posisi sebagai Gubernur DKI, kini dilontarkan sebagai salah satu cara untuk membendung laju beliau sebagai capres. Lawan-lawan politik Jokowi tak kurang akal untuk terus mempersoalkan pencapresannya oleh PDIP yang ternyata membuat semua pesaingnya keteteran. Maka selain upaya sindiran dan cemooh, kini mulai direkayasa pula upaya yang tampak nalar dan etis, yaitu menundurkan diri dari jabatan supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Pihak Partai Gerindra, misalnya, menyatakan bahwa Jokowi sebaiknya mundur karena; 1) Kesibukan beliau berkampanye akan mengganggu kinerja sebagai Kepala Daerah di DKI; 2) Wagub tidak bisa mengambil kebijakan strategis, sehingga mendingan dia naik menjadi Gubernur sekalian; 3) Belum mundurnya Jokowi sebagai gubernur akan dapat disalahgunakan untuk kampanye terselubung, termasuk memakai anggaran APBD DKI. (http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/07/0754342/Gerindra.Minta.Jokowi.Secepatnya.Mundur.dari.Gubernur.DKI). Argumen-2 tersebut, tentu sangat mudah dibantah berdasar fakta-fakta bahwa baik Gubernur maupun Wagub DKI juga berkampanye. Tidak ada bukti yang cukup bahwa kedua pemimpin DKI tsb tidak bisa membuat keputusan strategis selam musim kampanye karena mereka telah membuat mekanisme yang jelas. Mengenai pemakaian anggaran APBD utk kampanye, saya kira bisa dilakukan audit dan selama ini Jokowi-Ahok sangat terbuka utk audit tsb. Mengenai penilaian bhw Jokowi akan mengulangi ketika menjadi Walikota Solo dan berlaga sebagai cagub DKI, publik juga sudah tahu bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Bahkan ketika beliau menjadi Gubernur DKI pun masyarakat Solo dengan ikhlas melepas beliau. Jadi, barangkali upaya untuk membuat Jokowi mundur sebagi Gubernur DKI juga akan mentah. Seperti kata Ahok, yang notabene dari Gerindra, "Jokowi tidak bisa dilengserkan partai." Beliau juga mengatakan bahwa "satu-satunya hal yang bisa dilakukan saat ini hanya mengikuti aturan." (http://politik.rmol.co/read/2014/04/07/150151/Jokowi-Tidak-Bisa-Dilengserkan-Partai-). Dan aturan mengatakan, Jokowi hanya bisa mundur kalau dirinya sendiri yang mau. Tidak bisa dipaksa-paksa oleh pihak luar. Clear!?