GANJALAN UNTUK PRABOWO DARI MASYARAKAT SIPIL

Belum tuntas urusan membangun koalisi partai-partai utk pencapresannya, Prabowo Subianto (PS) kini harus siap-siap menghadapi ganjalan dari organisasi masyarakat sipil (OMS). Pasalnya, partai Gerindra memiliki sebuah Manifesto politik yang dituding bertentangan dengan HAM dan Konstitusi. Manifesto tsb dikritik karena menghalangi kebebasan beragama di negeri ini yg jelas-2 dijamin oleh Konstitusi dan merupakan bagian integral dari HAM. Di sana dikatakan bahwa negara harus "menjamin  kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama." Klausul inilah yang oleh sebagaian OMS tadi ditolak dan karenanya mereka menggalang sebuah gerakan bernama Gerakan Kebhinnekaan untuk Pemilu Berkualitas (GKPB) utk menolak PS sebagai capres. Gerindra dan PS serta pendukungnya tak bisa meremehkan aspirasi semacam ini. bagaimanapun juga track record PS dalam soal HAM tidak terlalu baik di mata sementara pihak dan akan makin tercoreng jika ditambah dengan protes ini. Belum lagi, anggota GKPB adalah OMS yang aktif dalam kiprah pembelaan HAM, termasuk misalnya Abdurrahman Wahid Center UI, Elsam, HRWG, dll. Mereka jelas memiliki jejaring luas baik nasional dan internasional yang bisa digunakan untuk menggaungkan protes mereka dan berpotensi merugikan penampilan PS sebagai capres. Jika Gerindra berkoalisi dengan PKS, maka tudingan GKPB akan semakin mendapat validitasnmya, karena parpol Islam tersebut juga sering dianggap tidak ramah dengan masalah HAM, terutama kebebasan beragama. PS dan Gerindra harus mampu memberikan klarifikasi terhadap apa makna Manifesto yg ditolak oleh GKPB dan kelompok OMS di dalamnya. Bagaimanapun juga jika komitmen terhadap HAM dari partai Gerindra dan PS diragukan, hal itu akan counter-productive bagi elektabilitasnya sebagai capres nanti.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://www.rmol.co/read/2014/04/29/153125/Gerakan-Kebhinekaan-Akan-Ajak-Masyarakat-Tak-Pilih-Prabowo-