Mungkin dikiranya rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Surabaya, adalah segerombolan anak TK yang belum paham urusan, sehingga Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo (TK), melontarkan statemen bhw partainya tidak terkait dengan pemilihan Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana (WSB). Statemen itu, hemat saya, cenderung menghina intelegensi publik dan cenderung manipulatif. Sebabnya sederhana saja: Mungkinkah nama WSB akan sampai dibawa ke Sidang DPRD Surabaya tanpa diketahui dan ada "tanda tangan" para penguasa PDIP? Jawabnya jelas: TIDAK MUNGKIN!!. Semua manusia di Indonesia yang agak melek politik tahu bahwa semua partai, tak terkecuali PDIP, sangat menentukan personil-2 yg menduduki jabatan-2 strategis seperti Wakil Walikota Surabaya. Jangankan itu. Lha wong nama caleg di tingkat Kabupoaten saja mesti ditandatangani Ketum DPP kok. Apalagi Wakil Walikota! Walhasil, omongan TK mereduksi persoalan pada lapisan paling luar, yaitu tataran formal, mekanisme pengambilan keputusan di DPRD. Dengan statemen yg manipulatif seperti itu, TK dan elit PDIP yg sepakat dgnya, justru malah tidak membantu menenangkan dan memenangkan hati publik Surabaya serta membuat citra partainya bertanggungjawab atas kemelut yang terjadi di Kota Pahlawan tsb. TK membuat sebuah blunder karena dia meremehkan nalar publik, dengan mengira bahwa publik sama sekali tidak paham apa yg terjadi di dalam partainya. Sebelum terlalu jauh, mendingan TK dkk melakukan pendekatan yang rasional saja dan jangan menganggap rajyat Indonesia bodoh dan mudah dikadali. PDIP akan sangat rugi jika elitenya masih berpikiran dan bertingkah arogan seperti Sekjen DPP-nya ini. Bu Risma malah mendekati pentolan Partai Golkar untuk 'curhat'. Kenapa itu terjadi? jelas sekali, karena elit PDIP seperti TK tak mau bertanggungjawab dan malah melecehkan nalar publik!
Selanjutnya baca tautan ini:
http://nasional.kompas.com/read/2014/02/21/0953125/PDI-P.Wakil.Risma.bukan.Pilihan.Partai.melainkan.DPRD
Friday, February 21, 2014
Home »
» TJAHJO KUMOLO MELEMPAR URUSAN WAWALI SURABAYA KE DPRD?
0 comments:
Post a Comment