Setelah keributan terkait kenaikan harga elpiji non-subsidi (yg lebih populer dg nama "elpiji 12 kg" itu), Pemerintah sebagai pemilik saham terbesar Pertamina lalu memerintahkan agar harga tsb ditinjau. Hasilnya: dari kenaikan harga yang sebelumnya Rp 42000/tabung, kini turun menjadi Rp 12000/tabung. Akan menarik memantau apa yang akan terjadi berikutnya. Misalnya, bagaimanakah respon parpol-2 Setgab yang sekarang menolak kenaikan harga elpiji? Kemungkinan akan terjadi lomba klaim bhw parpol-2 tsb yang 'berjuang' sehingga kenaikan itu lebih rendah drpd sebelumnya. Pihak lain akan membuat teori kospirasi bahwa kenaikan itu cuma akal-2an, gertak sambal untuk memancing reaksi publik. Yang penting tujuan akhirnya adalah ada kenaikan harga!. Apapun sepkulasinya, kasus ini menunjukkan bhw pembuatan kebijakan publik yg terkait dengan kehidupan rakyat banyak di negeri ini masih jauh dari memadai. Politisasi dan orientasi laba, serta kepentingan kelompok masih sangat dominan. Rakyat sebagai warganegara masih dipahami sebagai obyek dan konsumen semata, bukan subyek yang perlu diperhatikan hak-hak dasarnya, aspirasinya, dan kesulitan-2nya. Karena pembuatan kebijakan publik yg seperti itu, maka pembuat keputusan publik (Pemerintah, Parlemen, dll) akan selalu berada dalam posisi "dicurigai" dan diragukan kejujurannya oleh publik yang menjadi pemangku kepentingannya. Ditambah lagi dengan kebiasaan para elit politik dan pemerintahan utk berbohong, plin-plan, pura-2, dan ekonomis dalam kejujuran, maka publik cenderung tidak percaya kepada lembaga-lembaga yang sejatinya berwenang membuat kebijakan publik. Sampai kapankah model pembuatan kebijakan publik seperti ini akan dipertahankan? Jawabannya sama dg pertanyaan: sampai kapankah negeri ini dipimpin oleh mereka yang tidak punya berorientasi kewarganegaraan, yang bermental tidak jujur, dan yang tidak amanah?.
Selanjutnya baca tautan ini:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/01/06/1206343/Harga.Elpiji.12.Kg.Akhirnya.Naik.Rp.12.000
Monday, January 6, 2014
Home »
» KENAIKAN HARGA ELPIJI DAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG KACAU
0 comments:
Post a Comment