Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu
menguak korupsi kakap di Jawa Timur (Jatim). Kalau perlu dengan
menawarkan keringanan kepada mereka yang mau menjadi peniup peluit
(whistleblower) dan kolaborator untuk keadilan (justice collaborators).
"Ini
harus dilakukan untuk memecah kesulitan dalam membongkar korupsi yang
sistematis dan struktural di Jatim," kata analis politik AS Hikam kepada
Aktual.co, Selasa (7/1).
Apalagi, jejaring
korupsi kelas kakap sangat luas dan kait mengait. Bahkan bisa saja masuk
sampai wilayah-wilayah sensitif seperti ormas agama, tokoh-tokoh agama,
lembaga-lembaga agama dan sebagainya.
Selain
itu, Hikam menambahkan, KPK jelas tidak akan mampu sendirian untuk
membongkar tipikor yang dilakukan secara massif, struktural dan
sistematis. Aparat keamanan lain seperti Polri, Kejaksaan, dan bahkan
elemen masyarakat sipil harus diajak terlibat secara terkoordinir.
"Samad
dan KPK harus membuat kasus tipikor yang diduganya di Jatim itu sebagai
'musuh bersama' rakyat Jatim dan seluruh Indonesia. Samad juga harus
konsisten dan jangan hanya 'hangat-hangat tahi ayam' saja. Kalau rakyat
Jatim tahu bahwa KPK tidak konsisten, justru akan jadi bomerang bagi
lembaga anti rasuah itu dan para petingginya," imbuhnya.
Samad
sebelumnya mengatakan ada koruptor kelas kakap di Jatim. Ia menegaskan,
koruptor kakap di Jatim itu susah ditangkap karena punya strategi
jitu.
Anggapan itu masuk akal karena mantan
Ketua DPRD Jawa Timur Fathorrasjid menegaskan, Soekarwo melobi sana-sini
untuk mengamankan kasus P2SEM, salah satu kasus yang juga besar di
sana. Bahkan, Zulkarnaen, salah satu pimpinan KPK, pernah dilobi dan
ditawari suap sewaktu masih jadi Kajati Jatim.
Ari Purwanto
0 comments:
Post a Comment