STATEMEN ABRAHAM SAMAD DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Statemen-2 Ketua KPK, Abraham Samad (AS), yg dianggap telah membentuk dan memengaruhi opini publik,  sering mendapat kritik. Setelah Gub. Jatim, Pakdhe Karwo, baru-2 ini menantang AS segera membuktikan tudingannya soal megakorupsi di wilayahnya, kini kritik muncul dari Banten. KPK memang sedang menelisik secara mendalam dan besar-2an kiprah keluarga Gub. Atut Chosiyah (AC). Ini tentu tdk sama dg konteks  Jatim yg baru dugaan umum.  Yg bikin keluarga AC sewot berat adalah tudingan AS bahwa kejahatan korupsi di Propinsi ujung pulau Jawa tsb merupakan jenis "kejahatan keluarga." Sang adik, Tatu Chasanah (RC), mengatakan omongan Ketua KPK itu "dapat mengubah opini masyarakat tentang asas praduga tak bersalah." Pertanyaannya, masihkah asas tsb relevan dalam kasus Banten yg perkembangannya sudah sangat terbuka bagi publik ini? Jawaban normatif tentu "masih". Jangankan thd kasus yang masih dlm proses penyelidikan, bahkan kendati sudah dijatuhi vonis pun, selagi masih ada kesempatan banding, asas tsb masih berlaku. Di pihak lain, publik pada umumnya sudah menjatuhkan penilaian, entah salah atau benar, sehingga bisa menabrak asas tsb. Jika pihak yg keukeuh dg asas praduga tak bersalah tsb adalah pejabat yg tersangkut kasus, keuarganya, dan/atau pengacaranya, publik menilai hal itu tak lebih dari dalih untuk ngeles belaka. Apalagi jika bukti-2 makin lama makin menggunung dan bisa diketahui secara terbuka, sebagaimana yg terjadi di Propinsi Banten dan Kota Tangsel! Asas praduga tak bersalah, bagaimanapun, masih dan harus tetap berlaku sebagai salah satu fondasi sistem hukum dlm sebuah masyarakat yg demokratis dan beradab. Tetapi jika asas tersebut didistorsi maknanya utk tujuan mengurangi, meredam, dan/atau menghalangi opini publik, tentu masalahnya menjadi sangat berbeda. Proses hukum dan peradilan yg cepat dan fair, hemat saya, bisa menjadi salah satu solusinya. Bagaimana Bung Samad?

Selanjutnya baca tautan ini:

http://news.okezone.com/read/2013/12/13/339/911848/adik-atut-keluarga-kami-bukan-malaikat