SOAL JILBAB POLWAN, KAPOLRI MEMPERMAINKAN AGAMA?

Sebuah kebijakan publik, sebaik apapun idenya, jika dibuat secara serampangan, reaktif, dan tidak memakai kajian mendalam akan blunder. Bukannya mendapat pujian, malah sumpah serapah. Kebijakan Kapolri, Jendral Sutarman (Sm), yg mengizinkan Polwan memakai jilbab, mula-2 disambut baik karena mengakomodasi kehendak para pemangku kepentingan, khususnya ummat Islam yang menginginkan agar Polwan yang Muslimah boleh berjilbab. Toh, di negara-2 yang sekuler pun dress code Polisi dan militer mereka mengakomodasinya. Sayangnya, kebijakan Kapolri itu lantas "mbleret" gara-2 Wakapolri menganulirnya dengan alasan yang tidak jelas dan mbulet: mulai dari soal aturan resmi, lalu anggaran, dan yg paling akhir  perlunya studi banding. Ujungnya, kini kebijakan yg baik itu malah menuai backlash alias pukulan balik dan potensial dipolitisasi. Dien Syamsudin (DS), Ketum PP Muhammadiyah, kini menuding Kapolri telah "mempermainkan agama", sebuah tudingan yang hemat saya terlalu berlebihan. Saya kira penundaan izin berjilbab bagi Polwan bukanlah sebuah kesengajaan Kapolri, apalagi dg niat utk mempermainkan agama. Sebab, jika demikian Kapolri bisa dianggap telah melanggar konstitusi. Saya lebih cenderung mengatakan bhw ini adalah karena keteledoran elite Polri dlm membuat kebijakan publik yg amburadul. Dan hemat saya, kekeliruan Kapolri adlh karena beliau tidak tegas terhadap Wakapolri yang ngeyel dengan alasan yang mbulet dan ekonomis dalam kecerdasan itu. Sebaiknya Kapolri tegas saja sebelum masalah ini dipelintir, digoreng secara tidak proporsional, dan dipolitisasi. Izin dari Kapolri sudah bisa digunakan sebagai dasar para angota Polwan yg ingin memakai jilbab. Soal aturan baku dress code, bisa menyusul sambil melakukan kajian yg mendalam. Soal anggaran, rasanya mereka yang mau menggunakan jilbab tak akan berkeberatan utk membayarnya, wong tidak mahal juga.


Selanjutnya baca tautan ini:

http://www.tempo.co/read/news/2013/12/22/078539447/Jilbab-Polwan-Din-Tuding-Kapolri-Permainkan-Agama