SOAL KEKERASAN FPI, BUKAN SETUJU ATAU TIDAK SETUJU, PAK KAPOLRI

Soalnya bukan apakah Mabes Polri setuju atau tidak setuju terhadap FPI mengerahkan massa. Soalnya adalah, apakah pengerahan massa dan aksi kekerasan yang dilakukan FPI itu melanggar hukum dan, karenanya, harus dihentikan dan pelakunya ditahan oleh Polri, atau tidak? Sungguh sebuah retorika yang sangat bodoh jika menghadapi kekerasan FPI lalu elite Polri memakai alasan setuju atau tak setuju. Kalau cuma itu, artinya Polri tidak memakai landasan hukum, tetapi hanya subyektif belaka. Kadang-2 bisa setuju, lalu lain kali tidak. Lalu apa ukuran dari penegakan hukum, jika yang digunakan untuk bertindak hanya soal setuju atau tidak? Inilah sebuah pameran kedangkalan berfikir yg dilakukan oleh petinggi di Mabes Polri. Seriuskah Polri melaksanakan amanat UU dan Konstitusi demi negara dan bangsa. Atau yang dipikirkan elite Polri hanya soal kedudukan, pangkat, dan popularitas pribadi-2?. Tak heran jika Polri lalu mirip dengan parpol dan elitenya mirip seperti politisi sontoloyo (poliyo) yg jika bicara mbulet dan ekonomis dalam kecerdasan dan kejujuran. Statemen Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Ronny F. Sompie yang ditautkan adalah sebuah contoh yang paling gamblang. Tak heran jika kelompok-2 pemuja kekerasan atas nama agama cuek bebek saja terhadap Polri dan jajarannya, karena mereka tahu bahwa tindakan Polri cuma angin-2an,  tergantung "musim"nya atau subyektivitas elitnya sendiri. Bukan karena mengikuti Konstitusi dan UU. Bagaimana ini, Pak Kapolri?

Selanjutnya baca tautan ini:

http://polhukam.rmol.co/read/2013/07/23/119515/Mabes-Polri-Tidak-Pernah-Setuju-FPI-Kerahkan-Massa-