PENGUMUMAN NAMA POLITISI OLEH ICW ADALAH SEBUAH PERTANGGUNGJAWABAN MORAL

Herankah kita sebagai rakyat dengan publikasi ICW mengenai 36 politisi Senayan yang tidak mendukung pemberantasa korupsi? Saya sendiri tidak heran dan, bahkan, jika daftar bertambah panjang pun saya tidak heran. Karena memang para poliyo dan polimer, (para politisi sontoloyo dan pemeras) di lembaga legislatif itu, sangatlah besar jumlahnya. Jangan-jangan, sepertiga dari jumlah keseluruhan anggota DPR saja masih terlalu kecil! Dan ini baru di DPR, belum DPRD dan DPD. ICW punya data dan argumentasi, demikian pula para anggota Parlemen yg kemudian marah besar dan akan menggugat ICW, juga punya hak utk itu. Apapun hasilnya dalam proses hukum nanti (kalau sampai di sana), upaya pembeberan nama-nama politisi yang tak layak utk dipilih kembali itu sangat sahih dari sisi tanggungjawab moral publik. Seharusnya langkah ICW diikuti oleh organisasi masyarakat sipil lainnya, yg bergerak di bidang demokratisasi dan pendidikan politik. Jika semua daerah memiliki catatan kelam para anggota Parlemen yg kemudian diketahui publik, maka akan terjadi proses pembersihan secara gradual tetapi fundamental. Yang penting, catatan tsb bukan cuma sekadar bualan, tetapi ada track record yg bisa diakses oleh publik. Sehingga bukan menjadi bahan fitnah.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://news.okezone.com/read/2013/06/29/339/829326/icw-tuding-36-anggota-dpr-tak-pro-pemberantasan-korupsi