ETIKA POLITIK PKS DAN KETEGASAN PRESIDEN SBY DIPERTARUHKAN

Etiskah ketiga Menteri asal PKS tetap bercokol di KIB II jilid 2? Tergantung dari sisi mana orang melihat landasan keikutsertaan para Menteri itu dalam Kabinet. Jika landasannya adalah mereka jadi Menteri karena PKS anggota koalisi, maka jelas perbuatan ketiga Menteri (dan izin PKS agar mereka tetap bercokol) adalah tidak etis. Tetapi kalau landasannya adalah karena mereka menjadi Menteri karena dipilih oleh Pak SBY, dan karenanya hal itu bersifat pribadi, maka sikap ketiganya masih dalam batas etik. Pada masa Kepresidenan GD, ketika parpol-2 pendukung seperti PDIP, PAN, Golkar, PPP, dan juga PKS mulai mretheli dan malah menjadi pengusul pemakzulan di DPR, ternyata para Menteri mereka masih bercokol. Bahkan ada yang tidak mematuhi perintah partai mereka dengan tetap menjadi Menteri Gus Dur kendati dg resiko dikeluarkan! Jangan-2 PKS belajar dan mengulangi pengalaman masa lalu kendati tidak benar-2 mirip. PKS keukeuh bahwa pihaknya "menghibahkan" ketiga menteri utk Pak SBY kendati sudah (di)keluar(kan) dari koalisi. Dan, menurut PKS, terserah Pak SBY apakah akan menggusur mereka dr kursi Kabinet atau tidak. Walhasil, mau dibolak-balik seratus kali sehari pun keputusan terakhir ada di tangan Pak Presiden. Soal etik, naga-naganya, tidak terlalu penting buat parpol.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://news.detik.com/read/2013/06/13/103757/2272136/10/tolak-kenaikan-bbm-pks-serahkan-nasib-3-menteri-ke-sby?nd771104bcj