BUNTUT RUSUH TKI DI JEDDAH: AKANKAH KEMENAKERTRANS DAN BNPPTKI CUCI TANGAN (LAGI)?

Lagi, warganegara Indonesia mencatat sebuah 'rekor' (memalukan) di negeri orang. Kali ini para TKI melakukan aksi kerusuhan di KJRI Jeddah gara-gara pelayanan yang dianggap lamban dan kurang profesional dari para staf. Padahal, perkara yg mesti dikerjakan pihak KJRI terhitung sangat berat: melayani pembuatan dokumen bagi sekitar 43 ribu TKI oleh staf yang cuma 15 orang (biasanya malah sekitar 3-5 orang). Sementara itu, ulah para TKI pun juga 'beralasan: kondisi kepanasan, lelah, dan marah karena merasa terlantar atau minimum tak terlayani. Akibat kerusuhan tsb, kabarnya seorang TKI perempuan meninggal. Siapa yang harus bertanggungjawab? Tidak fair kalau kita hanya menuding TKI yg meminta amnesti atau staf KJRI Jeddah saja. Saya lebih cenderung mengatakan insiden memalukan ini sbg bukti kegagalan sistem manajemen TKI yang diunggul-unggulkan oleh Pemerintah, khususnya Kemenakertrans dan BNPPTKI. Entah sudah berapa banyak kritik dan protes kepada kedua lembaga pemerintah tsb mengenai masalah TKI, khususnya di negeri Arab yg satu ini. Tetapi karena kedua lembaga tsb berikut para pemegang kekuasaan di dlmnya hanya memikirkan uang dan popularitas politik, maka kejadian-2 yang memalukan bangsa dan negara susul menyusul terjadi. Seperti biasa, Menakertrans maupun Kepala BNPPTKI nanti akan mencoba cuci tangan dan menyalahkan para TKI dan Staf KJRI. Padahal sejatinya akar masalah berasal dari ketidakmampuan kedua lembaga pemerintah yg diamanahi mengurus para pekerja di mancanegara tsb.

Selanjutnya  baca tautan ini:

http://internasional.kompas.com/read/2013/06/10/0925006/Rusuh.di.KJRI.Jeddah..Ini.Sikap.Posko.Pemantauhttp://internasional.kompas.com/read/2013/06/10/0925006/Rusuh.di.KJRI.Jeddah..Ini.Sikap.Posko.Pemantau