Kasus penyumpahan pendukung Ahmadiyah secara non Islam, bukan saja menyalahi aturan hukum acara pidana, tetapi juga melanggar Konstitusi dan HAM. Sebab, Hakim tidak memiliki hak memaksakan interpretasinya thd aliran Ahmadiyah dan para pendukungnya sebagai "non-Islam". Ia haruslah mengikuti aturan formal yg berlaku; dan memaksakan interpretasi keyakinannya merupakan suatu pemaksaan kehendak serta diskriminatif. Kalau hal ini dibiarkan, jangan-2 ada Hakim yg menyumpah penganut Syi'ah dan/atau aliran-2 yg tak disetujuinya secara non-Islam? Lalu sejak kapan seorang Hakim punya prerogatif utk menentukan keimanan dan keyakinan seseorang di negeri ini? Apakah nanti akan ada "sertifikat keimanan" sebagaimana "sertifikat halal" itu?
Selanjutnya baca tautan ini:
http://www.tempo.co/read/news/2013/01/22/058456199/Disumpah-Non-Islam-Jemaah-Ahmadiyah-Protes
Social Profiles
-
Diberitakan oleh media bahwa sebelas hari lalu (18 Juni 2020), Presiden Joko Widodo (PJ) marah dalam sebuah rapat Kabinet Kerja 2. PJ b... -
Pak Ngadiyono (Ng), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, konon dilaporkan ke kantor Polisi, gegara dituding telah melakukan penghina... -
Kritik thd NU, gara-2 pembubaran pengajian MTA di Kudus, adlh hal yg wajar. Karena memang NU selama ini dikenal sbg 'pembela plural... -
Kelompok Majelis Tafsir Alqur'an (MTA), memang membuat resah kalangan nahdliyyin karena pandangan yg radikal. Termasuk mengharamkan ta...
-
Taktik main cari kesalahan mesti diwaspadai jangan sampai terus dipakai dan dikembangkan oleh para poliyo (politisi sontoloyo) dalam meresp...
0 comments:
Post a Comment