Selain bertentangan dg prinsip hukum bahwa "semua orang dianggap sudah tahu terhadap aturan hukum," saya kira pandangan Presiden SBY bisa ditafsirkan keliru seolah-2 melindungi pejabat yg salah atau pilih-pilih tebu. Prof. Yusril Ihza Mahendra (YIM) benar bhw setiap pejabat yg telah terbukti melakukan korupsi harus dijatuhi hukuman. Alasan bhw mungkin si pejabat tidak tahu ada aturan yg dilanggar atau pengetahuan ttg masalah masih kurang dsb, saya kira tidak bisa dipertahankan. Seorang pejabat memiliki banyak staff termasuk yg tedrkait dg masalah hukum. Jika dia tdk paham ya harus bertanya, dan kewajiban si staff bagian hukum utk memberikan penjelasan aspek-2 hukum thdnya. Apalagi terkait masalah anggaran.
Selanjutnya baca tautan ini:
http://news.okezone.com/read/2012/12/11/339/730501/yusril-ucapan-sby-bisa-ditafsirkan-untuk-selamatkan-am
Social Profiles
-
Diberitakan oleh media bahwa sebelas hari lalu (18 Juni 2020), Presiden Joko Widodo (PJ) marah dalam sebuah rapat Kabinet Kerja 2. PJ b... -
Pak Ngadiyono (Ng), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, konon dilaporkan ke kantor Polisi, gegara dituding telah melakukan penghina... -
Kritik thd NU, gara-2 pembubaran pengajian MTA di Kudus, adlh hal yg wajar. Karena memang NU selama ini dikenal sbg 'pembela plural... -
Kelompok Majelis Tafsir Alqur'an (MTA), memang membuat resah kalangan nahdliyyin karena pandangan yg radikal. Termasuk mengharamkan ta...
-
Taktik main cari kesalahan mesti diwaspadai jangan sampai terus dipakai dan dikembangkan oleh para poliyo (politisi sontoloyo) dalam meresp...
0 comments:
Post a Comment