Perlu tidaknya Presiden menegur Meneg BUMN, Dahlan Iskan (DI), sangat tergantung kepada kalkulasi politik yg akan diakibatkan. Logikanya surat DPR itu sejatinya secara politis sudah merupakan sebuah teguran thd DI. Masalahnya adalah, apakah pihak penegur (DPR) sendiri memiliki otoritas moral yang lebih tinggi ketimbang pihak yg ditegur (DI) sehingga ada nilainya? Kalau jawabannya negatif, saya kira Presiden tak akan mengeluarkan teguran. Bukan saja nilai politis surat DPR ke Presiden itu tdk signifikan, tetapi DI malah bisa menggunakannya utk memerkuat citranya sebagai pihak yang didzolimi parpol dan politisi Senayan!. Itulah hasil dari suatu manuver politik yang tidak dilandasi oleh trust dari rakyat. Alih-2 permintaan teguran dikabulkan, tetapi berbalik menjadi bomerang bagi si pengirim sendiri!
Selanjutnya baca tautan ini:
http://polhukam.rmol.co/read/2012/12/16/90220/SBY-Tak-Perlu-Tegur-Dahlan-Iskan-
Social Profiles
-
Diberitakan oleh media bahwa sebelas hari lalu (18 Juni 2020), Presiden Joko Widodo (PJ) marah dalam sebuah rapat Kabinet Kerja 2. PJ b... -
Pak Ngadiyono (Ng), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, konon dilaporkan ke kantor Polisi, gegara dituding telah melakukan penghina... -
Kritik thd NU, gara-2 pembubaran pengajian MTA di Kudus, adlh hal yg wajar. Karena memang NU selama ini dikenal sbg 'pembela plural... -
Taktik main cari kesalahan mesti diwaspadai jangan sampai terus dipakai dan dikembangkan oleh para poliyo (politisi sontoloyo) dalam meresp... -
Kelompok Majelis Tafsir Alqur'an (MTA), memang membuat resah kalangan nahdliyyin karena pandangan yg radikal. Termasuk mengharamkan ta...
0 comments:
Post a Comment