UCAPAN MANTAN KEPALA BP MIGAS BERPOTENSI PELECEHAN DAN PEMBOHONGAN KPD PUBLIK

Paska pembubaran BP Migas oleh putusan MK, wajar jika pro dan kontra muncul. Pihak yang kontra tak rela jika lembaga itu tutup, dan sebaliknya. Namun yang saya heran dan tidak setuju adalah jika sikap-2 tersebut muncul secara emosional dan tidak mencerminkan kenegarawan, sertasensitivitas sebagai pejabat. Contohnya adalah reaksi emosional dari mantan Kepala BP Migas, R. Priyono (RP), yang hemat saya,  ucapannya mengenai putusan MK itu bisa disebut sebagai pelecehan. Mengapa?

Dalam artikel di Tempo (ed. 25/11/12), RP mengritik MK antara lain mengenai legal standing para pemohon peninjauan hukum (judicial review) thd UU No. 22/2001 tentang Migas. RP mengatakan bhw ia heran thd MK yang menganggap mereka punya legal standing, karena para pemohon tsb adalah person2 tokoh dan ormas Islam. Mereka, menurut RP, dianggap tidak punya legal standing karena bukan bidangnya seperti misalnya para ahli Teknik Perminyaan. RP memertanyakan apa kaitan antara para ahli dan ormas agama dengan masalah BP Migas. Dia mengatakan : "Saya sudah cek di hadis-hadis, tidak ada soal BP Migas disebut. Jadi apa kaitan mereka dg BP Migas?".

Kalimat-kalimat  yang dipakai RP, hemat saya, BUKAN sebuah metafora atau perumpamaan. Ucapan itu adalah serius dan refleksi dari emosi yang, selain bodoh dan tendensius,  cenderung melecehkan bukan saja para pemohon tetapi juga peran mereka. Adalah hak MK utk memutuskan apakah pemohon punya/ tidak legal standing. Fakta bahwa MK tidak bulat dalam soal legal standing ini (Hakim MK Harjono tidak sepakat Hakim-2 lainnya) menunjukkan ada proses perdebatan sebelum putusan soal legal standing dibuat. Pertanyaan lain, apakah RP memang merangkap sebagai ahli agama (Islam) sehingga ia tahu dan sudah benar-2 mencek Hadits-hadits (berapa ribu dan kapan). Statemen ini berpotensi pembohongan publik, jika RP tidak pernah melakukan pengecekan tsb sebagai seorang yg punya kapasitas keilmuan agama (Islam). Akhirnya (yang paling fatal) ucapan RP tsb. secara tdk langsung menganggap bhw peran pemimpin agama tidak relevan dlm kehidupan publik di negeri ini. Ini sungguh sebuah arogansi dan kedunguan yg tak ada taranya!

RP harus mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada publik dan para tokoh agama yg dilecehkannya.

(Sumber: Laporan Utama Majalah Tempo, edisi 25 November 2012, hal. 108 "Kelucuan ini Melebihi Srimulat")