Pemberian grasi oleh Presiden SBY kepada gembong narkoba semakin menuai kritik. Terakhir dari PDIP, melalui keputusan Mekernasnya di Surabaya, meminta agar Presiden tdk mengobral grasi kepada bandar narkoba. Sangatlah ironis dan tdk masuk akal, ketika Indonesia semakin menjadi salah satu pusat peredaran narkoba dan penggunanya semakin meningkat, justru Pemerintah makin toleran thd narkoba. Yg paling meyedihkan, Presiden tidak konsisten dg pidatonya sendiri pd 2006 yang menyatakan tidak akan memberi ampun kepada penjahat narkoba! Jika demikian, jangan harap rakyat akan memberikan trust (kepercayaan) kpd Pemerintahnya. Mumpung belum terlambat, Presiden seyogyanya meninjau kembali keputusan pemberian grasi tsb. Lebih terhormat dan lebih dipercaya rakyat!
Selanjutnya baca tautan ini:
http://news.detik.com/read/2012/10/14/044350/2061991/10/hasil-rakernas-pdip-minta-presiden-tak-obral-grasi-ke-bandar-narkoba
Social Profiles
-
Diberitakan oleh media bahwa sebelas hari lalu (18 Juni 2020), Presiden Joko Widodo (PJ) marah dalam sebuah rapat Kabinet Kerja 2. PJ b... -
Pak Ngadiyono (Ng), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, konon dilaporkan ke kantor Polisi, gegara dituding telah melakukan penghina... -
Kritik thd NU, gara-2 pembubaran pengajian MTA di Kudus, adlh hal yg wajar. Karena memang NU selama ini dikenal sbg 'pembela plural... -
Taktik main cari kesalahan mesti diwaspadai jangan sampai terus dipakai dan dikembangkan oleh para poliyo (politisi sontoloyo) dalam meresp... -
Kelompok Majelis Tafsir Alqur'an (MTA), memang membuat resah kalangan nahdliyyin karena pandangan yg radikal. Termasuk mengharamkan ta...
0 comments:
Post a Comment