Saya termasuk tidak sependapat dengan Gerindra ttg pengurangan Presidential Threshold (PT) yg saat ini adlh 20%. Saya juga tak sependapat dg penurunan ambang batas Parlemen (AP) yg hanya 3,5% perolehan suara pada pileg, apalagi kemudian MK mencabut ketentuan yg mengharuskan DPRD juga mengikuti AP tsb. Keputusan MK saya anggap sbg kemunduran serius bg tertib politik dalam sistem demokrasi yg sdg dibangun. Jika ketentuan PT dikurangi, maka selain Pilpres semakin tdk efisien, juga akan makin ribet serta memarakkan transaksi politik antar elit parpol. Ini sama juga dg pemilukada yg makin mahal dan penuh politik uang, karena terlalu banyaknya parpol di daerah yg bisa bermain, padahal kualitas para calon tdk kunjung makin meningkat. PT mestinya tidak dikurangi, tetapi justru dinaikkan. Bagaimana tanggapan anda?
Selanjutnya baca tautan ini:
http://news.detik.com/read/2012/09/30/115449/2045611/10/amankan-prabowo-gerindra-uji-materi-uu-pilpres-ke-mk?nd771108bcj
Social Profiles
-
Diberitakan oleh media bahwa sebelas hari lalu (18 Juni 2020), Presiden Joko Widodo (PJ) marah dalam sebuah rapat Kabinet Kerja 2. PJ b... -
Pak Ngadiyono (Ng), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, konon dilaporkan ke kantor Polisi, gegara dituding telah melakukan penghina... -
Kritik thd NU, gara-2 pembubaran pengajian MTA di Kudus, adlh hal yg wajar. Karena memang NU selama ini dikenal sbg 'pembela plural... -
Taktik main cari kesalahan mesti diwaspadai jangan sampai terus dipakai dan dikembangkan oleh para poliyo (politisi sontoloyo) dalam meresp... -
Kelompok Majelis Tafsir Alqur'an (MTA), memang membuat resah kalangan nahdliyyin karena pandangan yg radikal. Termasuk mengharamkan ta...
0 comments:
Post a Comment