Benarkah nota kesepahaman (MoU) antara KPK dg TNI merupakan langkah
kembalinya kekuasaan militer, spt ditudingkan oleh Gede Pasek (GP),
anggota FPD di Komisi III DPR? Saya yakin tidak ada kaitan sama sekali!
MoU tsb perlu dibuat sbg instrumen hukum
agar KPK bisa memakai rumah tahanan militer (RTM) utk tempat penahanan
para tersangka korupsi. Tidak ada nalarnya utk mengaitkan MoU dg
campurtangan tentara dlm masalah hukum. Yang ada adalah halusinasi dan
paranoia seorang GP saja karena makin khawatir bhw KPK akan menjadi
semakin mampu menjalankan tugasnya. Bukankah selama ini GP dkk yg
merupakan salah satu pihak yg teurs berupaya mengganjal KPK dan
mereduksi kemampuan KPK? Soal ini, seluruhrakyat Indonesia sudah tahu.
Selanjutnya baca tautan ini:
http://news.okezone.com/read/2012/09/14/339/690157/mou-kpk-tni-momentum-comeback-nya-kekuasaan-militer
Social Profiles
-
Diberitakan oleh media bahwa sebelas hari lalu (18 Juni 2020), Presiden Joko Widodo (PJ) marah dalam sebuah rapat Kabinet Kerja 2. PJ b... -
Pak Ngadiyono (Ng), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, konon dilaporkan ke kantor Polisi, gegara dituding telah melakukan penghina... -
Kritik thd NU, gara-2 pembubaran pengajian MTA di Kudus, adlh hal yg wajar. Karena memang NU selama ini dikenal sbg 'pembela plural... -
Taktik main cari kesalahan mesti diwaspadai jangan sampai terus dipakai dan dikembangkan oleh para poliyo (politisi sontoloyo) dalam meresp... -
Kelompok Majelis Tafsir Alqur'an (MTA), memang membuat resah kalangan nahdliyyin karena pandangan yg radikal. Termasuk mengharamkan ta...
0 comments:
Post a Comment