AS HIKAM: UU KEISTIMEWAA DIY TIDAK MENGHALANGI NGARSO DALEM HB X MENJADI CAPRES/CAWAPRES

JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) sebagai Undang-Undang hari ini. Dalam draft RUUK disebutkan bahwa Sultan dan Pakualam harus melepas jabatan dari partai politik.

Pernyataan yang tertuang dalam draft RUUK DIY itu disebut-sebut sebagai upaya untuk menjegal langkah Sultan Hamengkubuwono X untuk maju sebagai calon presiden 2014.

Tapi menurut pengamat politik AS Hikam, RUUK DIY bukanlah suatu upaya untuk menjegal pencapresan Sultan Hamengkubuwono X. Sebab katanya, Sultan masih bisa dicalonkan menjadi calon presiden, bila ada partai politik yang mengusungnya sebagai calon presiden maupun wakil presiden.

“Kalau ada koalisi partai politik yang akan mencalonkan Sultan itu masih bisa, dia kan bukan anggota partai politik, tapi dicalonkan oleh partai politik. Tapi, dia harus melepaskan jabatannya sebagai Gubernur DIY, dan tetap menjadi Sultan, raja Yogyakarta, sama seperti Sultan Hamengkubuwono IX, dia wakil presiden tapi tetap menjadi raja Yogyakarta. Masalahnya, kan enggak bisa, masih menjabat Gubernur kok menjabat Presiden. Jabatan Gubernurnya yang dilepas,” kata Hikam saat berbincang dengan okezone, Rabu (29/8/2012).

Hikam mengatakan, RUUK DIY harus dilihat dari sisi positif. “UU itu kan baik, tujuannya untuk menghindari Conflict of Interest. Jabatan Sultan itu adalah posisi kultural. Jadi tidak berafiliasi dengan partai politik,” kata mantan menteri Riset dan Teknologi itu.

Namun, AS Hikam mengatakan, wajar saja ada anggapan bahwa UU tersebut merupakan upaya untuk menjegal sultan maju sebagai capres din 2014. “Namanya politik, pasti ada yang menganggap agenda UU DIY akan menjegal, tapi saya rasa tidak. Orang mau menjadi presiden itu hak masing-masing, seseorang punya hak untuk dipilih, kalau sultan mau maju dan ada partai yang mengusung silakan saja, ” katanya.
(ugo)