Saya tidak kaget kalau Rinaldy Dalimi (RD) bilang PLTN tidak layak dibangun di Indonesiua, karena dari dulu dia dikenal sebagai pakar dan anggota DEN yang anti-nuklir. Justru yang perlu dikritik adalah ketika Dewan Energi Nasional (DEN) cenderung tidak peka terhadap pentingnya alternatif energi nuklir dalam konteks strategi energi nasional, dan hanya mengikuti pakar yang tidak memilik horizon pemikiran strategis dan jangka panjang. Bukankah para pemimpin DEN, termasuk RD, harus malu terhadap cara berfikir dan cara pandang Presiden RI I, Bung Karno yang sangat jauh ke depan dan memberikan dorongan serta dukungan bagi para saintis untuk mengembangkan riset nuklir?
RD dkk. juga hendaknya melihat ke belakang sedikit, bagaimana Presiden-2 setelah BK juga mendukung pengembangan riset Iptek Nuklir, termasuk pembangunan reaktor riset di Yogya dan Serpong, dan juga kajian jangka panjang (long term studies) mengenai kebutuhan energi nasional sampai 2015, yang mengakui pentingnya peran nuklir di dalamnya. Para pakar seperti RD hanya melihat dari segi kepentingan pribadi (self-interest) sebagai teknokrat, dan telah gagal untuk melihat kepentingan bangsa. Jika mereka dibandingkan dengan para saintis di negara-2 berkembang seperti Iran, Pakistan, Korea, Indoa, dsb sudah terang bedanya sejauh langit dan sumur dalam hal visi dan pembelaan thd kepentingan bangsa.
Semua orang yang punya minat terhadap kebijakan energi nasional tahu belaka bhw UU Energi telah memasukkan energi nuklir sebagai salah satu bagian integral, demikian juga kebijakan energi nasional yang ada. Jika kini DEN yang mengikuti pikiran sempit RD dkk karena pengaruh kepentingan eksternal maupun pengusaha nasional yang khawatir bisnis mereka kolaps karena kalah bersaing dengan PLTN, maka semakin membahayakan kehidupan bangsa. Apalagi kalau kita mau jujur, alasan yg dipakai RD juga cuma daur ulang dari argumen-argumen usang yang sangat mudah (dan sudah) ditumbangkan oleh para ilmuwan baik ahli iptek nuklir, geologi, dan politik internasional.
Sayang sekali bangsa Indonesia yang kini sedang berada di persimpangan jalan dalam kebijakan energi dihadapkan dengan tantangan regional (pengembangan PLTN di Malaysia, Vietnam, dll) dan internasional (rencana pengembangan PLTN di UAE, Saudi Arabia, pembangunan PLTN di Iran, dll). Hanya disebabkan oleh insensitivitas dan ketidak-beranian petinggi DEN, di topang oleh konspirasi antara segelintir anggotanya dengan kekuatan-kekuatan yang tidak menyukai negeri ini maju, maka lembaga yang strategis itu sampai kini masih terkesan "mati suri," atau minimal "letoy" dalam membuat kebijakan enrgi nasional kita.
Selanjutnya baca tautan di bawah ini:
Dewan Energi Nasional dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan undang-undang tahun 2007, dengan mandat untuk merumuskan kebijakan energi nasional pada tahun 2009. Sampai sekarang baru ada konsep, belum ada kebijakan energi yang baru. Padahal kebijakan yang ada yaitu PerPres 5/2006 sudah 6 tahun!
ReplyDeleteRinaldy Dalimi memanfaatkan lambannya perumusan kebijakan dengan membuat pernyataan anti-nuklir. Seyogyanya dijelaskan ybs bicara semata atas nama pribadi, tidak menyebut keanggotaan dalam DEN. Apa ada anggota DEN yang lain yang sependapat? Tidak jelas kan?