![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv_YCcW6dsg5-i18WKpVNf02PZpHlBdZCz3B7zZV58lUlpRU-dGW5UBZ31lhFxXPhmfbY93Olse-zVlYoVUlp5ytZCnWL6zoULFn5AefnogymSks-Qr7WVFtRY4k8d6yV81f8E1vptvGI/s320/NU-logo-1.jpg)
Pernyataan KH Said Aqil Siradj menarik utk didiskusikan. Bahwa PBNU menghendaki ormas yg anarkis dan jelas-jelas anti-Pancasila dan NKRI supaya dilarang dalam UU Keormasan yg baru. Itu termasuk ormas yg menggunakan simbol-simbol keagamaan. Saya kira yg dinyatakan Ketum PBNU bukanlah sesuatu yg berlawanan dengan HAM, jika untuk sampai pada pelarangan melalui suatu proses pembuktian bhw ormas-2 dimaksud memang bertentangan dengan Konstitusi. Demikian juga, yg berhak memutuskan apakah sebuah ormas itu anarki dan anti-Pancasila/NKRI atau tidak hanya pengadilan. Bukan Pemerintah, aparat keamanan, atau masyarakat sipil. (http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/19/55318/PB-NU-Minta-Pemerintah-Tegas-Kepada-Ormas-yang-Salahi-Amanah-Keagamaan-dan-Kebangsaan)
0 comments:
Post a Comment