President University
Sambil menembusi kemacetan di jalan tol Cikarang-Jakarta sore tadi, saya menyimak siaran radio Elshinta; sebuah rutinitas harian yang saya lakukan selama setahun belakangan ini. Ada yang saya nantikan khusus hari ini, mengenai keputusan Pemerintah terkait gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Kendati di kantor tadi telah sempat saya baca berita dari detik.com bahwa hanya dua dari sepuluh orang nominasi calon Pahlawan Nasional yang akhirnya lolos, tetapi saya masih belum begitu jelas apa alasannya. Nah, ternyata di Elshinta, tepat ketika siaran berita BBC langsung dari London penjelasan itu muncul melalui Jimly As-Shiddiqie (JA), mantan Ketua MK dan mantan anggota Wantimpres yang kemundian menjadi anggota panita gelar kepahlawanan yang dibentuk pemerintah, cq. Kemensos RI.
JA menjelaskan kenapa Pak Harto (HMS) dan Gus Dur (GD) dua mantan Presiden RI tidak dinyatakan sebagai Pahlawan nasional tahun ini, kendati secara "teknis" memenuhi syarat. Ternyata, menurut beliau, yang menjadi pertimbangan adalah karena keduanya belum terlalu lama wafat, sehingga masih terlalu banyak pihak-pihak saksi hidup yang memiliki pandangan yang bertentangan, baik yang setuju maupun yang menolak. Diperlukan waktu yang cukup lama agar kadar emosional publik bisa lebih turun sehingga keputusan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada kedua mantan Presiden RI itu tidak disambut dengan pro-kontra.
Terus terang saya rada heran dengan argumen JA. Kalaulah benar kedua mantan Presiden RI tersebut menimbulkan perdebatan keras di masyarakat karena ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan oleh beliau-beliau, saya kira sangat tidak seimbang membandingkan Pak Harto dengan Gus Dur. Saya berani mengatakan bahwa pihak yang merasa "dirugikan" oleh GD hanyalah sekelompok elite politik yang tersingkir karena Reformasi dan itu pun bukanlah hanya semata dilakukan beliau, tetapi oleh semua pekerja demokrasi. Apalagi beliau "hanya" punya waktu dua tahun sebagai Presiden RI dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar HAM atau pidana lain. Tuduhan seputar Buloggate dan Bruneigate tidak terbukti secara hukum, sementara pembuatan Dekrit pembubaran DPR dan Golkar adalah sebuah kebijakan politik yang memiliki argumen kendati tak berhasil karena tiadanya dukungan dari kekuatan politik dan masyarakat sipil pada waktu itu. Dekrit 5 Juli 1959 oleh Bung Karno berhasil dan legitimate karena diitopang oleh kekuatan politik dan militer, sementara secara hukum tatabegara sampai sekarang masih diperdebatkan juga.
Ini sangat berbeda halnya dengan Pak Harto yang memang berkuasa sangat lama sehingga kemungkinan pihak yang merasa dirugikan oleh beliau ktika berkuasa sangat banyak dan barangkali dianggap bisa mengubur kebaikan dan jasa-jasa beliau terhadap bangsa ini yang tak kalah besar dibanding Presiden-presiden lainnya dari dulu sampai sekarang. Korban G-30-S PKI, para keluarga mereka, korban-korban insiden Tanjung Priok, Talangsari, Situbondo, para aktivis mahasiswa dan aktivis pro demokrasi yang hilang sampai sekarang, sampai pada kasus Trisakti dan Semanggi adalah beberapa contoh yang tak bisa samasekali dibandingkan dengan apa yang terjadi pada masa Gus Dur yang sama sekali tidak terjadi hal seperti itu!
Cara berpikir JA dan Tim Pahlawan Nasional Kemensos (yang saya terus terang tidak tahu siapa saja )sangatlah tidak bermutu dan cenderung merendahkan martabat tokoh sebesar GD. Padahal, kalau Tim tsb memang mau serius dan mau memakai akal waras yang sederhana saja, mudah sekali untuk membuat polling atau survey. Bukan didasarkan pada perdebatan sejumlah kecil apa yang disebut ahli, namun mereka memiliki kepentingan yang jauh berbeda dengan aspirasi rakyat. JA jelas tidak punya simpati kepada GD karena perbedaan pandangan dan aliran dalam gerakan Islam, demikian juga Bambang W Soeharto, yang juga mungkin tidak punya cukup simpati kepada beliau karena perbedaan pandangan politik, dsb. dsb. Karenanya, jika Tim tersebut ingin lebih "fair" (bukan objektif, karena tidak akan mungkin), mestinya harus melalui semacam jajak pendapat yang terbuka dan diketahui rakyat. Penentuan gelar Pahlawan di sini bukanlah seperti pemberian gelar Santo oleh Gereja Katolik yang memang menggunakan prosedur yang sangat panjang dan berjenjang (melalui beatifikasi dll), serta dilakukan oleh Tim yang eksklusif dari Vatikan.
Argumen soal waktu yang dipakai oleh JA menjadi semakin mencurigakan manakala diterapkan terhadap Proklamator RI, Bung Karno, Presiden Pertama kita, yang juga sampai sekarang belum dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Apakah BK masih kurang "lama" wafatnya sehingga samapi hari ini belum juga digelari sebagai Pahlawan Nasional. jelas dari segi apapaun BK lebih dari memenuhi syarat, karena beliau sejajar dengan pendiri negara seperti George Washington, Muhammad Ali Jinnah, Vladimir Lenin , dan Mao Tse Tung. Semua yang saya sebut tadi sudah jelas mendapat gelar sebagai Pahlawan nasional selain Bapak Pendiri Bangsa. Hanya elite negara Republik Indonesia yang masih belum menyadari betapa tidak sopan dan memalukannya mereka di muka masyarakat internasional dengan penundaan seperti ini!. Kalau argumen JA tentang Pak Harto dan Gus Dur diterima, maka apa pula alasannya untuk BK?
Elit negeri ini memang sedang mengidap sakit yang serius, yaitu "amnesia sejarah" dan "kanker peradaban." Penyakit yang pertama mengakibatkan hilangnya memory sejarah dalam diri elit kita sehingga dengan mudah melakukan segala sesuatu yang aneh, memalukan, dan melawan logika sejarah. Simptom dari amnesia sejarah adalah ketika dengan mudahnya elit kita memberikan penghargaan kepada orang atau pihak yang baru kemarin sore dianggap berjasa, sementara kemudian ditemukan bahwa si orang ini ternyata koruptor atau pelaku pidana. Simptom lainnya adalah, kegemaran para elite kita mengunjungi para tersangka korupsi di penjara, seolah-olah mereka ini adalah para Pahlawan yang menjadi korban dari kejahatan.
Sementara itu kanker peradaban menyedot darah putih kekebalan kita sebagai bangsa, karena elit kita tidak lagi mampu mendayagunakan nilai-nilai milik sendiri dan malah bangga melupakannya. Diperlukan seorang Barack Obama untuk menyadarkan elite kita betapa dahsyatnya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila jika dipergunakan dan dianalkan bagi kepentigan ummat manusia, bukan hanya bangsa dan negara RI saja! Ini terjadi karena elite kita jarang (kalau tak boleh dikatakan tak pernah lagi) menyebut dua landasan kita tersebut. terus terang saya tidak malu untuk mengakui bahwa saya tergetar mendengar Obama menyebut Bhinneka Tungga Ika dan Pancasila ketika beliau berpidato di UI. Saya malah tidak bergetar sedikitpun kalau yang pidato para elite kita. Kenapa? Karena Obama menjiwainya dengan serius berdasarkan pengalaman dan keyakinan tentang niali universal yang terkandung di dalam kedua landasan negara-bangsa kita. Sementara jika yang mengucapkan para elite kita, cuma terdengar hambar dan malah pura-pura, karena mungkin mereka sendiri tak terlalu yakin terhadap apa yang mereka ucapkan.
Kembai soal gelar kepahlawanan. Saya sangat yakin, baik BK, Gus Dur, maupun Pak Harto, tak terlalu memntingkan hal itu karena beliau toh sudah dikenal oleh rakyat dan dunia. Perbuatan mereka telah memberi warna kepada perjalanan sejarah bangsa dan negara. Tidak ada gading yang tak retak, dan memang perlu waktu untuk menyembuhkan luka-luka batin. Namun gelar kepahlawanan adalah untuk kepentingan kita yang masih ada, generasi muda yang akan meneruskan perjuangan beliau-beliau, serta bagi mereka yang belum lahir tetapi akan menjadi pemegang tanggungjawab negeri ini. Jika kita gagal dalam memberikan penghormatan kepada pahlawan yang telah berjasa hanya dengan argumen sumir dan menyedihkan seperti yang dikatakan oleh JA, maka jangan bermimpi menjadi bangsa yang besar. Bangsa ini akan dikutuk oleh sejarah menjadi bangsa yang berjiwa kerdil dan berpikiran sempit, karena elitenya memang segerombolan orang-orang yang tak tercerahkan serta kerdil dan sempit jiwanya.
Selamat Hari Pahlawan, 1945-2010.
0 comments:
Post a Comment