President University
Ibarat belum kering tinta yang saya pakai menulis artikel mengenai calon tunggal Kapolri, Komjen Timur Pradopo (TP), sudah muncul sebuah kegaduhan baru lagi di Senayan. Kali ini adalah munculnya mosi tidak percaya beberapa belas anggota Komisi III DPR kepada Pimpinan DPR yang siang tadi melakukan pertemuan tertutup dengan sang calon Tribrata Satu. Dipimpin oleh Gayus T. Lumbuun dari FPDIP, para anggota Komisi Hukum itu rame-rame mengritik rapat yang dibuat oleh Pimpinan DPR dan mengatakannya sebagai upaya "mencuri start." Buntutnya, ya itu tadi, mosi tidak percaya pun dilayangkan. Tentu saja pangkal masalah terkait dengan akan dilakukannya tes kelayakan dan kepatutan kepada TP beberapa hari lagi oleh Komisi Hukum DPR tersebut. Bagi mereka yang protes, tindakan para Pimpinan DPR tidak layak karena menyalahi aturan main yang berlaku dalam masalah ini.
Publik sudah tahu bahwa pencalonan tunggal TP berpotensi mengundang banyak pertanyaan dan kontroversi. Mulai dari track record TP dan proses pencalonan yang terkesan ujug-ujug, sampai soal kuatnya tarik-menarik politik dalam seleksi calon Kapolri yang hasilnya ternyata tidak sebagaimana diusulkan oleh Trunojoyo (Mabes Polri). Selain jajaran Polri yang terkaget-kaget, maka para politsi Senayan juga merasa "kecolongan." Kalau Polri dengan cepat melakukan penutupan atas kekagetan tersebut dengan pernyataan dukungan terhadap TP, maka bagi para politisi Senayan tidak semudah itu. Bahkan walaupun para petinggi Partai koalisi pendukung Pemerintah, atau yang dikenal Setgab, sudah wanti-wanti agar para anak buah di Fraksi mereka tidak macam-macam, toh suasana masih tetap belum tenang. Bukti paling gres ya itu tadi, mosi tidak percaya terhadap Pimpinan yang ditandatangani bukan hanya oleh anggota Komisi III dari non- Setgab belaka.
Kekisruhan baru ini bisa jadi tak berumur panjang dan sekedar pemanasan saja menjelang fit and proper test. Itu kalau para pimpinan partai koalisi segera bergerak melakukan "damage control" sehingga proses tersebut akan melaju dengan mulus. Tapi, saya kira, masalahnya bukan soal lolos atau tidaknya TP dalam fit and proper test tersebut karena kalaupun terjadi berbagai ganjalan toh jumlah partai pendukung lebih banyak. Masalahnya justru adak kesan kuat bahwa pencalonan Tribrata Satu, yang sudah berpotensi kontroversi itu, bukannya dikawal dengan baik oleh Parpol pendukung tetapi malah seolah-olah sengaja diberantakkan oleh pimpinan DPR dengan tindakan aneh seperti memanggil TP dan melakukan rapat tertutup itu. Apapun alasan dan isi rapat tersebut, secara politik pasti akan menambah persoalan baru yang tidak membantu menciptakan suasan kondusif penyiapan uji kelayakan dan pasca-pelantikan TP nanti.
Saya juga heran kenapa TP "mau-mau"nya datang memenuhi panggilan petinggi DPR itu. Bisa jadi karena keluguan dan kejujuran beliau dan menganggap ini sebuah kewajiban menurfut aturan perundang-undangan. Tetapi bisa jadi juga karena kuatnya tekanan politis yang beliau terima dari parpol-parpol gajah yang sedang berkuasa. Padahal, baik secara logika dan aturan, tidak ada keharusan bagi beliau untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR sebelum proses fit and proper test. Kalau toh diperlukan pertemuan, bisa secara pribadi dalam bentuk yang lain dan tidak memancing spekulasi dan membuka peluang bagi upaya "penggembosan." Pertemuan yang terjadi siang tadi jelas ibarat menyiram api dengan minyak, karena para vokalis dan pihak oposisi di DPR tak akan menyia-nyiakan peristiwa tersebut untuk semakin menebar kecurigaan terjadinya politisasi.
Sebagaimana saya tulis di Koran Tempo (7 Oktober 2010), Polri harusnya tidak melibatkan diri dalam perebutan kuasa (power struggle) di antara elit politik atau menjadikan lembaganya sebagai medan magnet pertarungan politik. Polri bisa mencontoh TNI yang sangat sukses dalam menjalankan reformasi internal dengan selalu waspada terhadap potensi politisasi dari pihak luar, khususnya parpol. Masih kita ingat, dahulu upaya (alm) Presiden Gus Dur untuk menunjuk (alm) Jenderal Agus Wirahadikusumah (AWK) sebagai calon KSAD di luar apa yang sudah menjadi keputusan Wanjakti TNI ditolak oleh petinggi TNI dan, bahkan, menjadi salah satu sebab menurunnya dukungan TNI kepada beliau pada waktu menghadapi krisis yang mengancam posisi beliau. Semestinya, Polri juga berupaya semakin menjauhi permainan politik , bukan malah tergoda dan menikmatinya.
Tampaknya Polri masih belum jera untuk bermain-main dengan politik, padahal pengalaman pada masa mBak Mega menjadi Presiden sudah mengajarkan bahwa Polri sangat tidak diuntungkan jika terperosok ke dalam ranah yang bukan merupakan habitat dan keahliannya itu. Ketika PDIP mencoba menggunakan Polri untuk ikut menjadi bagian dari proses pemenangan Pilpres 2004, dan kemudian diketahui publik melalui media yang mengeksposnya, maka tercorenglah integritas korps baju cokelat ini. Karenanya, sangat penting bagi Pak TP dan para petinggi Polri segera dapat menyikapi blunder para pimpinan DPR itu dengan baik.
Sejatinya, karena soal penunjukan calon Kapolri itu telah menjadi bagian dari hak prerogatif Presiden, maka parpol pendukung dan para petinggi di Senayan tidak boleh lagi menciptakan goro-goro yang kontraproduktif. Sudah cukup kiranya bahwa dalam proses panjang yang penuh suspense itu menjadikan mereka mafhum bahwa Presiden harus melakukan pertimbangan yang sangat serius dan beresiko politik. Tidak seyogyanya, hanya karena para poltisi tersebut merasa "ketinggalan" dan tampak "telat mikir", lantas melakukan move yang kurang elok seperti pemanggilan TP sebelum fit and proper test itu.
Semoga episode pemanasan ini bisa menjadi pelajaran baik utuk Polri maupun para politisi di Senayan.
Link:
http://www.detiknews.com/read/2010/10/07/182819/1458432/10/pd-gayus-dalang-mosi-tidak-percaya-pimpinan-dpr
0 comments:
Post a Comment