President University
 |
| Kabinet KIB II |
Bukan Ahmad Mubarok (AM) orangnya kalau tak pandai membuat sensasi. Ditengah-tengah suasana Lebaran Idul Fitri 1431H yang umumnya disambut dan dirayakan dengan bungah dan meriah, "prediksi" AM seperti guyuran hujan di Jakarta akhir-akhir ini. Semua jadi gelap, membuat kemacetan dan keribetan luar biasa, dan tentu saja perasaan yang haru biru. Terutama untuk ketiga parpol koalisi dan personelnya yang disebut-sebut oleh AM, Kalu berdasarkan penilaian yang dibuat oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yg dipimpin Pak Kuntoro Mangkusubroto (KM), maka publik sudah punya tebakan: PAN (Patrialis Akbar/Menkumham). PKS (Tifatul Sembiring/Menkominfo), dan PPP (Suryadharma Ali/Menag).
Sontak suasana lebaran pun menjadi kurang asyik, setidaknya bagi parpol dan personel yang kena gunjingan AM. Alih-alih mereka sumringah dan bersiap merayakan Lebaran dengan keluarga dan handai tolan, yang terjadi adalah kesibukan untuk mengcounter celetukan yang menggelisahkan itu. Seperti biasa, media pun lantas menambah bumbu-bumbu sedap dengan spekulasi dan analisa para pengamat agar heboh yang dibuat AM menjadi kabar yang menarik mumpung saat lebaran yang biasanya monoton itu. Ini tentu saja makin menambah kebingungan parpol dan personel Kabinet yang dispekulasikan akan dicopot. Dan makin tidak menariklah suasan Lebaran tahun ini buat mereka!
Padahal, perkara reshuffle atau tak reshuffle sejatinya bukan soal yang terlalu penting untuk jalannya Pemerintahan empat tahun ke depan. Saya lebih cenderung melihat akar permasalahan keterpurukan kinerja Pemerintah bukan dari para Menteri secara pribadi kendati ia memang bisa menjadi salah satu faktor penunjangnya. Akar permasalahannya adalah sistem dan manajemen sistem pemerintahan (Governance andd management system) yang memang mengalami proses disfungsi dan tidak mampu untuk memberikan hasil yang ditargetkan (deliverables). Manajemen Pemerintahan yang dibuat dan dikembangkan saat ini mengidap terlalu banyak kontradiski internal yang kemudian menjadi penyakit dalam dan membuat kelembaman (inertia) kinerja. Sebaik apapun manajer dan pelaksana sistem akan menghadapi berbagai kemacetan (gridlocks) yang pada gilirannya mengganggu produktivitas dan deliverables nya.
Sistem manajemen Pemerintahan yang seperti ini, kendati mengalami penggantian "suku cadang" (termasuk Kabinet) berkali-kali, tidak bisa diharapkan untuk membuat optimasi kinerja. Justru sebaliknya, penggantian-penggantian tersebut bisa makin menambah potensi gridlocks di lapangan. Apalagi jika suku cadang ini sangat dipengaruhi oleh partai politik yang memiliki motif dan logika sistem yang berbeda dengan Pemerintah. Inersia yang dihasilkan oleh sistem akan semakin tak tertangani, sehingga Presiden sebagai Chief Excutive akan cenderung menjadi pihak yang paling dirugikan, karena ia harus selalu menjadi penyelesai masalah manakala terjadi kemacetan di tingkat Kementerian. Jadi sang CEO akan dipaksa bekerja secara ad-hock dan parsial dan bukannya menjadi dirijen dari sebuah orkestra yang padu.
Itulah sebabnya, spekulasi ataupun prediksi Am menjadi hanya sebuah sensasi publik yang sejatinya tak terlalu penting artinya bagi upaya keperluan perbaikan sistem pemerintahan yang sudah mendesak. Saya hampir yakin setahun lagi, jika benar ada reshuffle Kabinet selepas Lebaran, kinerja Pemerintah akan tetap diwarnai gridlock dan inertia yang sama atau makin parah. Akhirnya, pemerintahan Pak SBY yang berawal sangat menjanjikan dan didukung publik itu akan berujung pada kondisi sama dan sebangun dengan sebelumnya. Capaian-capaian Pak SBY dalam beberapa bidang seperti pemberantasan korupsi, pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan makro ekonomi, akan tertutup dengan berbagai permasalahan akut seperti kesenjangan kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi, ketergantungan terhadap asing, dan semakin tertinggalnya kemampuan daya saing terhadap produk asing.
Yang lebih parah sistem politik yang menopang Pemerintahan juga akan semakin mengalami pembusukan di dalam (internal decay) dan ujungnya bisa saja mengakibatkan penghancuran ke dalam (implosion). Kekuatan politik yang sejatinya menjadi sebuah asset bangsa untuk melakukan pembaharuan sistem Pemerintahan, justru akhirnya menjadi sebuah virus kanker yang mematikan batang tubuh res-publica. Tidak ada cara lain kecuali mulai sekarang harus diwacanakan diperlukannya sebuah Reformasi politik "jilid" II dan bukan Reformasi "gelombang". Reformasi jilid kedua mensyaratkan revisi total sistem kepartaian yang mampu mendukung sebuah sistem Pemerintahan yang dapat bekerja dengan baik. Ia bukanlah sebuah upaya melanjutkan sistem yang sudah ada dengan tambal sulam.
Selamat Idul Fitri 1431H. Mohon Maaf Lahir Bathin.
0 comments:
Post a Comment