INSIDEN BEKASI: ANCAMAN THD JATIDIRI BANGSA

Oleh: Muhammad AS Hikam
President University

  

Kerusuhan anti Gereja HKBP Bekasi

Bagi saya, insiden penusukan salah satu jemaat HKBP di Bekasi itu motifnya sudah gamblang: kekerasan yang direncanakan untuk menciptakan kerusuhan dan gangguan publik. Apakah motivasi itu berlatar agama atau tidak, biarlah menunggu investigasi Polri. Namun bahwa kekerasan itu punya korelasi dengan soal pembangunan gereja HKBP dan ibadat para jemaat HKBP di Bekasi, menurut saya, sangat tinggi. Terus terang, kalau bukan karena saya memberikan the benefit of the doubt (kesempatan untuk membuktikan keraguan)kepada para penegak hukum, saya akan cenderung menyimpulkan bahwa aksi kriminalitas itu adalah bentuk kekerasan HAM berat.

Semenjak saya mendengar kasus itu di radio dan melihat berita di televisi, saya sudah langsung menulis di posting komentar fb bahwa saya tidak yakin Polisi akan mampu dengan cepat menemukan si pelaku dan otak inteketual penusukan itu. Bukan karena saya meragukan kemampuan Polri, sebab kalau soal itu saya termasuk orang yang sangat bangga dengan kemampuan lenbaga ini. Bukankah Polri dengan Densus 88 nya telah menunjukkan kemampuan dan acungan jempol dari dalam dan luar negeri untuk memberantas teroris internasional yang beroperasi di Indonesia? Jadi, saya tidak akan ragu bahwa Polri sangat mampu kalau soalnya hanya tangkap menangkap pelaku. Yang membuat saya ragu adalah apakah Polri akan melakukan penangkapan sebelum mendapat lampu hijau dari pembuat keputusan politik?

Memang kedengarannya aneh kalau Polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku penusukan itu mesti menanti sebuah keputusan politik. Kenyataannya begitu. Malah ketika sudah ada yang ditahan pun, ternyata orangnya harus dilepaskan lagi karena ternyata belum terbukti. Konon yang ditangkap sebelumnya ada dua orang dan ternyata mereka "cuma" tukang sayur. Saat ini masih ada enam orang lagi yang diamankan oleh Polisi, tetapi juga masih belum diketahui apa status mereka karena masih sedang "didalami" dengan pemeriksaan intensif. Apapun jawabnya, yang terang adalah fakta bahwa tiga hari setelah peristiwa penusukan dan setelah semua petinggi negara (termasuk Presiden!) sudah meminta Polisi menangkap pelaku, ternyata belum satu pun yang bisa dinyatakan sebagai tersangka.!

Aneh atau tidak, tapi yang sudah pasti jika aparat negara gagal memberikan perlindungan terhadap warganegara maka hal itu adalah sebuah kemerosotan dalam kehidupan demokrasi dan meningkatnya distrust (ketidak percayaan) rakyat terhadap aparat penegak hukum dan Pemerintah. Bahkan, jika terlalu lama sipelaku tidak tertangkap dan kasusnya tidak dibuat terang di peradilan, pemerintah bisa saja dianggap telah melakukan impunitas atau pembiaran terhadap kekerasan yang memilki kaitan dengan hak-hak dasar manusia (HAM). Pada gilirannya, reputasi negara dan bangsa ini juga akan makin merosot di dalam pergaulan internasional dan semua klaim kehebatan RI dalam demokrasi, HAM, toleransi, Islam moderat, multikulturalisme, dll akan masuk ke got.

Mengapa negara, pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi demikian lembek terhadap kekerasan di masyarakat yang berimplikasi terhadap perlindungan HAM? Kasus Bekasi hanyalah satu dari sekian puluh kasus yang memiliki ciri seperti itu. Begitu juga, kendati kelihatannya kecil, tetapi kasus ini bisa saja meletupkan emosi yang sangat besar di kalangan etnis lain dan gama lain manakala kecurigaan mereka akan adanya kaitan aksi kekerasan itu dengan agama dan etnik tak juga dapat diredam. Bangsa kita yang pluralistik memang masih rawan dengan provokasi-provokasi yang menggunakan SARA, sehingga para petinggi politik dan masyarakat selalu mengajak publik agar "jangan mudah terpancing." Namun jika para petinggi tersebut mencoba menutup-nutupi masalah dengan retorika dan sikap tak peduli serta tindakan lamban, maka rakyat pun akan tidak peduli terhadap semua himbauan dan cenderung main hakim sendiri.

Akibatnya adalah semakin menipisnya rasa memiliki dan kebersamaan dalam tenunan kemasyarakatan (social fabrics) kita, yang sekarang ini saja sudah menipis. Bisa saja negara dan pemerintahan eksis, tetapi tanpa adanya penopang dan pendukung yang disebut rakyat yang padu, maka negara pun menjadi hanya karikatur belaka. Inilah yang terjadi di negara-negara seperti Afghanistan, Irak, Somalia, dll. Tampaknya negara memang ada, tetapi negara yang tak memiliki pemerintah yang berwibawa dan mampu untuk menerapkan kebijakan yang dibuatnya, alias anarki!

Mungkinkah Indonesia sedang melaju dengan kecepatan tinggi menuju eksplosi semacam itu? Semoga saja tidak. Tetapi hal seperti itu tak tertutup kemungkinan bisa terjadi kalau para penyelenggara negara, pemimpin masyarakat dan cendekiawannya hanya sibuk berdalih dan beretorika ketika dihadapkan pada suatu krisis eksistensial. Sederhana saja masalahnya. Negara ini memiliki jatidiri kemajemukan, sehingga manakala kemajemukan tersebut terancam maka artinya terancam pula jatidiri negara tersebut. Jadi jangan pernah membiarkan ancaman sekecil apapun terhadap kemajemukan ini, karena bisa jadi pembiaran-pembiaran tersebut akan terakumulasi dan akhirnya tak terkontrol oleh kekuatan apapun. Ujungnya adalah khaos dan pecahnya bangsa dan Republik Indonesia.

(http://www.detiknews.com/read/2010/09/14/120627/1440167/10/sby-prihatin-insiden-penusukan-jemaat-hkbp">)